Prabowo Tegaskan DPR Harus Hentikan Kunker Luar Negeri dan Cabut Tunjangan Besar
JAKARTA | PASESATU.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akan segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap fasilitas yang selama ini diterima anggotanya. Salah satu langkah tegas yang akan diambil adalah pencabutan sejumlah tunjangan serta penghentian sementara izin kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk tunjangan besaran dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8), dikutip dari CNN Indonesia.
Prabowo menyampaikan keputusan itu setelah melakukan rapat mendadak bersama para ketua umum partai politik serta pimpinan DPR dan MPR. Ia menekankan agar setiap anggota dewan lebih peka terhadap suara publik.
“Pimpinan DPR dan ketua partai umum sudah menyampaikan melalui fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Prabowo sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.
Selain itu, Kepala Negara meminta DPR membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. Menurutnya, tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga pelajar perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk mengundang tokoh masyarakat, tokoh pelajar, agar aspirasinya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” tambah Prabowo.
Dalam rapat tersebut hadir sejumlah tokoh politik nasional, di antaranya Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Hadir pula Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mewakili Partai Demokrat, Sekjen PKS Muhammad Kholid, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Di sisi lain, beberapa partai sudah mengambil langkah tegas terhadap kadernya di DPR menyusul meningkatnya kritik publik. Partai NasDem, misalnya, menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Sementara PAN resmi memberhentikan Eko Patrio dan Uya Kuya dari kursi DPR RI.
Rapat tersebut, merupakan respons cepat pemerintah dan parlemen atas gelombang kekecewaan masyarakat terhadap gaya hidup serta kebijakan anggota dewan yang dianggap berlebihan. (*)
