ACEH UTARA | PASESATU.COM – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir untuk tahap ketiga. Perpanjangan dilakukan selama enam hari ke depan menyusul masih banyaknya wilayah dan warga yang terdampak serta keterbatasan akses di sejumlah lokasi.

Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, mengatakan perpanjangan tersebut dilakukan karena hingga kini belum semua daerah terdampak dapat dijangkau secara optimal.

“Masih banyak warga kita yang terisolasi. Seperti di kawasan Lhok Puuk, Sarahraja, dan Dusun Seleumah. Ada beberapa dusun yang baru bisa diakses kendaraan, namun ada juga yang sama sekali belum bisa karena jalur sungai harus diubah terlebih dahulu,” ujar Ayahwa dalam wawancara, Rabu (24/12/2025). 

Ia menyebutkan, dusun-dusun seperti Bidari, Seleumah, dan Sararanja hingga kini belum dapat diakses melalui jalur darat. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama perpanjangan status tanggap darurat.

Saat ditanya apakah perpanjangan enam hari ini cukup untuk menuntaskan seluruh persoalan di lapangan, Ayahwa menyatakan pihaknya akan terus melihat perkembangan situasi.

“Kita usahakan semaksimal mungkin, tapi sampai sekarang persoalan di masyarakat masih banyak. Kita juga masih kekurangan di berbagai sektor,” katanya.

Menurut Ayahwa, salah satu persoalan mendesak saat ini adalah kondisi kesehatan warga terdampak banjir. Ia mengungkapkan, banyak masyarakat mulai terserang penyakit pascabencana, sementara ketersediaan obat-obatan masih terbatas.

“Di bidang kesehatan, kebutuhan obat-obatan masih sangat kurang. Banyak warga yang sakit dan ini harus segera kita tangani,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ayahwa juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah pusat agar penanganan bencana di Aceh Utara dilakukan secara lebih serius dan terkoordinasi.

“Saya meminta kepada pemerintah pusat agar menangani bencana di Aceh Utara ini dengan serius. Jangan terlalu banyak proses yang berbelit,” tegasnya.

Ia bahkan berharap penanganan bencana dapat dilakukan dengan pola khusus seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pascatsunami.

“Harapan kami, ada satu badan khusus yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kalau penanganannya berada di bawah kementerian seperti sekarang, prosesnya panjang dan berliku. Kami khawatir bencana ini tidak cepat tertangani,” kata Ayahwa.

Terkait pernyataan sejumlah tokoh nasional yang menyebut dampak bencana di Aceh Utara lebih berat dibanding tsunami, Ayahwa memilih bersikap hati-hati. Ia menegaskan fokus pemerintah daerah saat ini adalah memastikan keselamatan warga dan percepatan pemulihan kondisi masyarakat terdampak.

“Kita harus berhati-hati dalam menyampaikan perbandingan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana masyarakat kita bisa segera tertolong dan kondisi kembali pulih,” pungkasnya.(*)