JAKARTA | PASESATU.COM – Nama Rahmad Pribadi kembali mencuat di tengah sorotan publik terhadap tata kelola BUMN pupuk. Latar belakang pendidikannya yang cemerlang alumnus Harvard Kennedy School  kini berseberangan dengan serangkaian kritik atas gaya kepemimpinannya di PT Pupuk Indonesia (Persero), holding raksasa pupuk nasional.

Di bawah kendali Rahmad, Pupuk Indonesia menargetkan laba bersih Rp3 triliun dan ekspansi agresif ke sektor non-subsidi. Namun di balik ambisi itu, muncul pertanyaan besar tentang integritas, etika, dan arah bisnis BUMN strategis yang semestinya berpihak pada petani.

Sejumlah aktivis kebijakan publik menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal di tubuh holding pupuk tersebut. Dalam beberapa kasus, dugaan penyimpangan pada anak perusahaan seperti PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan kontrak sewa kapal dengan pihak swasta sempat mencuat.

Meski belum ada keputusan hukum yang mengikat, nama Rahmad disebut dalam pusaran persoalan itu  terutama karena jabatannya yang beririsan dengan pengambil keputusan strategis di anak usaha.

“Masalahnya bukan sekadar ada atau tidaknya korupsi, tapi bagaimana pimpinan BUMN memastikan proses pengadaan dan bisnis dijalankan secara transparan dan tidak tumpang-tindih kepentingan,” kata salah satu pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Minggu (26/10/2025).

Rahmad dikenal sebagai sosok teknokratik yang ambisius, namun gaya kepemimpinannya disebut terlalu “sentralistik”. Beberapa sumber internal menyebutkan, keputusan strategis sering diputuskan sepihak dari kantor pusat tanpa melibatkan unit pelaksana.

Langkah digitalisasi rantai pasok pupuk yang digagasnya memang menghasilkan efisiensi di atas kertas, tetapi belum memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani kecil.

“Subsidi pupuk masih tersendat, distribusi tetap lambat, dan harga di lapangan tak berubah. Lalu untuk siapa sebenarnya efisiensi ini?” ujar seorang aktivis tani dari Lamongan.

Selain persoalan manajerial, publik juga mempertanyakan gaya hidup Rahmad Pribadi. Laporan LHKPN mencatat kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah  dengan aset properti di Jakarta Selatan dan Pekanbaru.

Sorotan makin tajam ketika muncul kabar keikutsertaan keluarga dalam perjalanan dinas, yang dinilai melanggar prinsip good corporate governance (GCG) di lingkungan BUMN.

“Ini BUMN, bukan perusahaan keluarga. Semua penggunaan fasilitas publik, termasuk perjalanan, harus proporsional,” ujar seorang pejabat Kementerian BUMN yang enggan disebut nama.

Rahmad sering tampil di forum internasional berbicara tentang inovasi dan pupuk hijau. Namun di tingkat lapangan, petani justru masih kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, terutama di wilayah timur Indonesia dan Aceh.

Kesenjangan citra antara “CEO global” dan “pelayan petani” menjadi dilema moral tersendiri.

“Visi besar itu bagus, tapi jangan lupa bahwa BUMN ini lahir dari mandat sosial, bukan semata profit,” tulis seorang analis kebijakan publik dalam opininya di sebuah media online Nasional.

Kritik terhadap Rahmad bukan semata serangan personal, tetapi refleksi terhadap wajah BUMN yang kian menyerupai korporasi privat: besar, tertutup, dan penuh privilese.

Publik berharap Menteri BUMN Dony Oskaria dan Dewan Komisaris Pupuk Indonesia melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola, sistem remunerasi, serta potensi konflik kepentingan di lingkungan PI dan seluruh anak perusahaannya.

“BUMN bukan panggung elitis. Ini lembaga publik yang mengelola uang rakyat. Siapa pun yang duduk di kursi direktur utama wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara terbuka,” tegas seorang aktivis antikorupsi dari Jakarta.

Rahmad Pribadi mungkin datang dari dunia akademik elite, tetapi etika kepemimpinan tidak selalu ditentukan oleh ijazah.